BPJS PPU Sarana Sejahterakan Guru Pegawai Non ASN

Surakarta- Sabtu, 13 April pukul 13.00,  Guru dan Pegawai Non ASN MTsN Surakarta 1 mengikuti sosialisasi dari BPJS Kesehatan Kota Surakarta tentang BPJS untuk Pekerja Penerima Upah (PPU). Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut surat yang dikirimkan BPJS Kesehatan tentang kewajiban mendaftarkan pekerja penerima upah. Madrasah wajib mendaftarkan Guru dan Pegawai Non ASN untuk BPJS PPU paling lambat tanggal 15 April 2019. Hal tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang multi media ini diikuti oleh seluruh Guru dan Pegawai Non ASN di lingkungan MTsN Surakarta1. “Saya mohon Bapak Ibu memperhatikan apa yang disampaikan narasumber dari BPJS Kesehatan. Saya juga berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Asuransi ini nanti dapat Bapak Ibu gunakan manakala dibutuhkan,“ tutur Kirno Suwanto dalam sambutannya.

“Iuran BPJS PPU bersumber dari pemotongan gaji dan tunjangan. Pegawai yang bekerja dalam lingkup swasta akan dikenakan potongan sebesar 4% dari instansi dan 1% dari pribadi atau mandiri. Pegawai yang bekerja dalam lingkup negeri maka pembagiannya 3% dari instansi dan 2% dari pribadi atau mandiri,“ papar Erna, pegawai BPJS Kota Surakarta. “Lebih mudah yang belum punya BPJS karena mudah mengurusnya dan tidak perlu melakukan pengalihan,“ tambahnya. Yang telah memiliki BPJS dan ingin melakukan pengalihan ke program PPU diminta untuk menghubungi langsung petugas khusus dalam sekolah yang diberi wewenang oleh sekolah untuk mengurus kepesertaan BPJS PPU dan tidak perlu mendaftar secara mandiri.

Para peserta sosialisasi memperhatikan semua penjelasan yang diberikan dengan saksama. Dalam sesi tanya jawab, para peserta sosialisasi aktif bertanya tentang persyaratan dan fasilitas yang akan diterima dalam BPJS PPU ini. “Berapa jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung dalam BPJS PPU ini,“ tanya Joko Susilo, peserta sosialisasi. “BPJS PPU ini akan menanggung seluruh anggota keluarga, meliputi suami atau istri dan 3 orang anak. Anak yang akan ditanggung dalam BPJS ini berusia maksimal 21 tahun. Penanggungan suami atau istri jika istri tidak bekerja. Namun, jika keduanya memiliki BPJS PPU maka akan mendaptkan gangguan atau bahkan tidak bisa dipakai sama sekali,“ jelas Erna.

Keunggulan BPJS PPU yaitu dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia atau berskala nasional. Setelah mendapatkan penjelasan, peserta sosialisasi semakin tertarik untuk mendaftar sebagai peserta BPJS PPU. Berkas persyaratan untuk mendaftar BPJS PPU ini adalah fotokopi NPWP, lampiran 1 (form peserta  bermeterai 6000), dan lampiran 2 (lampiran gaji). Untuk setiap Pegawai Pemerintah Non Penyelenggara Negara melengkapi lampiran 1 dan fotokopi Perjanjian Kerja Sama. Berkas yang sudah dilengkapi akan didaftarkan secara kolektif oleh pihak madrasah. Semoga dengan adanya BPJS PPU dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh Guru dan Pegawai Non ASN  di lingkungan MTsN Surakarta 1.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *